468x60 Ads

Pertumbuhan PDB Dan Penanaman Modal Asing (PMA/FDI) yang telah Direalisasi Oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal Indonesia

0 komentar

Pertumbuhan PDB Riil                                                                         Total Hutang/PDB
 

Dengan jumlah Produk Domestik Bruto (PDB) yang hampir mencapai US$550 milyar di tahun 2009, Indonesia adalah perekonomian dengan laju pertumbuhan tercepat nomor tiga di Asia dan perekonomian terbesar di seluruh Asia Tenggara. Sebagai negara yang tidak terkena dampak krisis keuangan global separah negara tetangganya, pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai angka 4,5% di tahun 2009 . Angka ini diperkirakan akan meningkat hingga 5,6% di tahun 2010 dan 6% di tahun 2011, sehingga Indonesia seringkali disandingkan dengan negara-negara BRIC (Brazil, Rusia, India dan Cina). Menurut laporan Standard Chartered, pertumbuhan perekonomian Indonesia di masa depan diharapkan lebih inklusif, mengingat PDB nominal per-kapita diperkirakan menjadi berlipat empat di tahun 2020.

Sebagian besar keberhasilan ekonomi Indonesia adalah berkat pengelolaan fiskal atau keuangan negara yang baik, dengan fokus pada penurunan beban hutang. Rasio hutang Indonesia terhadap PDB menurun terus dari 83% di tahun 2001 hingga 29% pada akhir tahun 2009; ini merupakan angka terendah di antara negara ASEAN, kecuali Singapura yang tidak memiliki hutang pemerintah. Menurut Standard & Poor’s, Indonesia menduduki peringkat pertama untuk pengelolaan neraca fiskal terbaik di antara negara-negara di wilayah Asia-Pasifik.

Pada Januari 2010, lembaga pemeringkatan Fitch Ratings telah meningkatkan peringkat kredit Indonesia menjadi BB+ dengan prospek ke depan yang stabil. Peningkatan peringkat kredit ini sejalan dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang kuat dan berkelanjutan, serta posisi fiskal yang semakin membaik. Hal ini menunjukkan peningkatan kepercayaan untuk berinvestasi di Indonesia, karena menempatkan Indonesia hanya satu tingkat di bawah peringkat “investment grade”. Dengan perubahan peringkat ini, Indonesia semakin berpeluang untuk menarik investasi dan arus modal dalam jumlah besar, serta dapat menarik dana-dana yang selama ini hanya bisa diinvestasikan ke dalam negara yang memiliki peringkat “investment grade”.  Dilihat dari perekonomiannya yang kuat, situasi politik yang stabil dan upaya reformasi yang berkelanjutan, maka Indonesia merupakan sebuah kekuatan besar yang sedang berkembang di Asia.


Penanaman Modal Asing (PMA/FDI) yang telah Direalisasi


Sumber : http://www.bkpm.go.id

Badan Koordinasi Penanaman Modal Indonesia

0 komentar

Contoh E-Goverenment di Indonesia
Badan Koordinasi Penanaman Modal Indonesia

 



Apa Itu Badan Koordinasi Penanaman Modal Indonesia ?
BKPM adalah Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia. Sebagai penghubung utama antara dunia usaha dan pemerintah, BKPM diberi mandat untuk mendorong investasi langsung, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, melalui penciptaan iklim investasi yan kondusif. Setelah BKPM dikembalikan statusnya menjadi kementerian di tahun 2009 dan melapor langsung kepada Presiden Republik Indonesia, maka sasaran lembaga promosi investasi ini tidak hanya untuk meningkatkan jumlah investasi yang lebih besar dari dalam maupun luar negeri, namun juga untuk mendapatkan investasi bermutu yang dapat memperbaiki kesenjangan sosial dan mengurangi pengangguran. Lembaga ini tidak semata bertindak sebagai advokat yang proaktif di bidang investasi, namun juga sebagai  fasilitator antara pemerintah dan investor. Sejak bulan Juni 2012, BKPM diketuai oleh Bapak Chatib Basri.


Tujuan Badan Koordinasi Penanaman Modal Indonesia
- Tahap Satu 
Fokus dalam jangka waktu pendek adalah meningkatka efisiensi investasi di Indonesia. Hal ini mencakupoptimalisasi sumber daya alam sebagai katalisator yang dapat menciptakan momentum yang diperlukan untuk melaksanakan program-program menuju pembangunan ekonomi yang lebih besar.

- Tahap Dua
Penyaluran investasi ke arah kebutuhan infrastruktur keras maupun lunak. yang dimaksud dengan infrastruktur keras meliputi jalan raya, bandara, pelabuhan dan kapasitas pembangkit listrik, sedangkan infrastruktur lunak mencakup antara lain pelayanan kesehatan dan pendidikan.

 - Tahap Tiga 
Membangun landasan untuk industrialisasi. Hal ini menuntut adanya investasi di bidang pendidikan secara terus menerus untuk menciptakan angkatan kerja yang berpendidikansecara terus menerus untuk menciptakan angkatan kerja yang berpendidikan dan kemampuan tinggi, Tuntutan selanjutnya adalah penghapusan ketidakpastian dalam kebijakan, termasuk pelaksanaan prakarsa PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu)dan SPIPISE atau NSWI (National Single Window for Investment) secara maksimum yang dirancang untuk menanggulangi masalah ini. ketentuan hukum tentang isentif fisikal dan non-fiskal juga perlu diperhatikan untuk menunjang upaya industrialisasi skala besar ini.

- Tahap Empat 
Mendukung pembentukan ekonomin berbasis pengetahuan dengan mengembangkan lebih lanjut angkatan kerja berpendididkanyang dapat bersaing secara global. Pada tahap ini, BKPM akan berupaya untuk terus menguatkan perannya sebagai advokat kebijakan investasi dan penghubung antara investor dengan pemerintah, baik untuk modal asing maupun domestik.   


Kronologi Sejarah Badan Koordinasi Penanaman Modal Indonesia